Tugas Pokok dan Fungsi

    Kantor Hukum dan Organisasi bertugas:
  1. Mengoordinasi dengan Pimpinan Universitas dan pimpinan Unit Kerja terkait dalam penyusunan rancangan peraturan dan keputusan di lingkungan UGM.
  2. Melakukan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan di lingkungan UGM.
  3. Melakukan penelaahan kasus dan masalah hukum serta pemberian bantuan hukum kepada Unit Kerja di lingkungan UGM.
  4. Melakukan pengkajian, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan di lingkungan UGM.
  5. Melakukan penelaahan dan penilaian usulan pelembagaan di lingkungan UGM.
  6. Melakukan penelaahan dan penilaian usulan nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama yang berisiko hukum tinggi di lingkungan UGM.
  7. Melakukan pengembangan sistem pengukuran dan penilaian kinerja lembaga serta penyajian informasi kelembagaan di lingkungan UGM.
  8. Melakukan pengkajian, pembinaan, dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan UGM.
  9. Melakukan legal audit pada unsur kegiatan usaha dan sosial di lingkungan UGM.

    Bagian Perundang-undangan, Organisasi, dan Tata Laksana bertugas:
  1. Membantu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Bagian Perundang-undangan, Organisasi, dan Tata Laksana.
  2. Menghimpun, menelaah, dan mengkaji organisasi dan tata laksana yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi.
  3. Melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang organisasi dan tata laksana.
  4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dan peraturan UGM bagi Unit Kerja.
  5. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan di lingkungan UGM.
  6. Melakukan pendampingan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan tata laksana.
  7. Melakukan penataan organisasi dan tata laksana.
  8. Melakukan analisis di bidang organisasi dan tata laksana.
  9. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bagian Perundang-undangan, Organisasi, dan Tata Laksana kepada Kepala Kantor Hukum dan Organisasi.

    Bagian Bantuan Hukum bertugas:
  1. Membantu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Bagian Bantuan Hukum.
  2. Mengoordinasikan penelaahan kontrak kerja sama yang berisiko hukum.
  3. Membantu menyusun, mengumpulkan, dan menginventarisasi data, informasi serta fakta terkait kasus yang dihadapi oleh UGM serta memberikan rekomendasi terkait penyelesaian masalah hukum.
  4. Menelaah dan melakukan analisis terhadap dokumen hukum yang berkaitan dengan penyelesaian masalah hukum.
  5. Melakukan pengkajian pengembangan kasus dan masalah hukum yang dihadapi UGM.
  6. Memberikan layanan advokasi dan mediasi kepada Unit Kerja di lingkungan UGM.
  7. Menyusun nota perdamaian antara pihak yang bersengketa.
  8. Mengoordinasi pelaksanaan legal audit.
  9. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bagian Bantuan Hukum kepada Kepala Kantor Hukum dan Organisasi.

    Tugas Subbagian Perundang-undangan:
  1. Mengumpulkan bahan penyusunan Keputusan Rektor.
  2. Melakukan analisis dan penyusunan rancangan Keputusan Rektor.
  3. Melakukan pemantauan pelaksanaan Keputusan Rektor.
  4. Memberikan pelayanan konsultasi penyusunan Keputusan Rektor.
  5. Memberikan informasi dan data Keputusan Rektor.
  6. Memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.
  7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Perundang-undangan.

    Tugas Subbagian Organisasi dan Tata Laksana:
  1. Mengumpulkan bahan penyusunan peraturan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan Universitas Gadjah Mada.
  2. Melakukan analisis dan penyusunan peraturan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan Universitas Gadjah Mada.
  3. Melakukan pengawasan dan penataan organisasi dan tata laksana Universitas Gadjah Mada.
  4. Melakukan penyusunan organisasi dan tata laksana Unit Kerja.
  5. Memberikan informasi dan tata kelembagaan Universitas Gadjah Mada.
  6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Organisasi dan Tata laksana.

    Tugas Subbagian Advokasi dan Mediasi:
  1. Menyusun, mengumpulkan, dan menginventarisasi data, informasi, dan fakta terkait kasus yang dihadapi oleh Universitas Gadjah Mada, serta memberikan rekomendasi terkait penyelesaian masalah hukum di Universitas Gadjah Mada.
  2. Melakukan analisis terhadap dokumen hukum yang berkaitan dengan penyelesaian masalah hukum di Universitas Gadjah Mada.
  3. Melakukan pengkajian pengembangan kasus dan masalah hukum yang dihadapi Universitas Gadjah Mada.
  4. Memberikan layanan advokasi dan mediasi kepada Unit Kerja, pegawai, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
  5. Membantu merumuskan nota perdamaian antara pihak yang bersengketa.
  6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Advokasi dan Mediasi.

    Tugas Subbagian Perancangan MoU/Perjanjian Kerja Sama (PKS):
  1. Menelaah kontrak kerja sama yang berisiko hukum tinggi.
  2. Memberikan pelayanan konsultasi penyusunan naskah kontrak kerja.
  3. Membantu menyelesaikan dan memberikan masukan terkait sengketa kerja sama.
  4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Perancangan Kontrak Kerja Sama.