Perkembangan Lembaga

Kantor Hukum dan Organisasi (HUKOR) merupakan unit pengendali dan pengawas legalitas di tingkat Universitas, yang memiliki fungsi sebagai penelaah, penyusun dan analis bidang hukum dan kelembagaan serta pengendalian risiko hukum di lingkungan Universitas Gadjah Mada. HUKOR berkedudukan di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Perjalanan sejarah Kantor Hukum dan Organisasi hingga saat ini tidak terlepas dari perkembangan dan perubahan tata kelola kelembagaan dan organisasi di Universitas Gadjah Mada. Tahun 1995, pada tahun ini terbit Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0204/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada, Pasal 120 mengatur adanya Bagian Hukum dan Tatalaksana berada di bawah Biro Adminstrasi Umum UGM yang mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum dan tatalaksana. Tugas dan fungsi Bagian Hukum dan Tatalaksana juga termasuk di dalamnya urusan perundang-undangan dan hubungan masyarakat.

Tahun 2000, Universitas Gadjah Mada ditetapkan menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara. Universitas Gadjah Mada dinilai memiliki kemampuan untuk mengelola sendiri sehingga diberikan otonomi. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2000, maka ditetapkanlah Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada tanggal 18 Oktober 2003.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada, maka pada Tahun 2004 ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 259/P/SK/HT/2004 tentang Organisasi dan Rincian Tugas Kantor Pimpinan Universitas, Lembaga, Direktorat, Biro, dan Unit Kerja di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Pasal 3 Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 259/P/SK/HT/2004 menetapkan Bidang Hukum dan Tatalaksana (HKTL) menjadi salah satu bidang yang berada di bawah naungan Kantor Pimpinan Universitas.

Pada tahun 2009 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Universitas Gadjah Mada pun menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) atau Badan Hukum Pendidikan (BHP). Hingga pada tahun 2010 dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, sehingga Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan untuk mengembalikan status perguruan tinggi BHMN/BHP menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Perubahan ini membawa konsekuensi pada Universitas Gadjah Mada untuk melakukan menyesuaian di bidang pengelolaan keuangan menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Universitas Gadjah Mada ditetapkan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dengan status BLU secara penuh.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi maka Universitas Gadjah Mada kembali melakukan penyesuaian terkait Tata Kelola Universitas Gadjah Mada khususnya perubahan struktur organisasi kelembagaan yang berada di bawah Rektor hingga terbit Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Gadjah Mada Nomor 21/SK/MWA/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah. Pada Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Gadjah Mada Nomor 21/SK/MWA/2012 membawa perubahan yang signifikan pada struktur organisasi di lingkungan Universitas Gadjah Mada, termasuk perubahan nama Bidang Hukum dan Tatalaksana pada Unsur Legal, Pengawasan dan Penjaminan Mutu menjadi Kantor Hukum dan Organisasi. Perubahan struktur Organisasi Universitas tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 915/P/SK/HT/2012 tentang Pembentukan Kantor Hukum dan Organisasi Universitas Gadjah Mada. Kantor Hukum dan Organisasi Universitas Gadjah Mada berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Gadjah Mada.

Dan sebagaimana diatur Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 97 pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pada Tahun 2013 terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, sebagai dasar hukum Universitas Gadjah Mada sebagai PTN Badan Hukum. Pasal 10 Statuta UGM mengatur bahwa UGM memiliki otonomi pengelolaan baik di bidang akademik maupun bidang nonakademik. Untuk menyesuaikan dengan apa yang telah diatur pada Statuta UGM maka diterbitkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/ SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada. Dalam Pasal 35, diatur struktur kelembagaan yang berada di bawah Rektor, salah satunya Unsur Pelaksana Administrasi dan Pengembangan yang membawahi salah satunya Sekretariat Universitas. Pengaturan lebih rinci terkait dengan susunan organisasi Sekretariat Universitas terdapat dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1/P/SK/HT/2015 tentang kedudukan, fungsi, dan tugas organisasi di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Pada Pasal 3 huruf c Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1/P/SK/HT/2015, salah satu lembaga yang berada di lingkup Sekretariat Universitas adalah Kantor Hukum dan Organisasi.